Gerak Progresif Fundamentalis

 Gerak Progresif Fundamentalis

Dalam segi kuantitas, sebenarnya tidak ada yang perlu dirisaukan tentang masa depan Islam di Indonesia. Dilihat dari sensus penduduk yang menunjukkan bahwa  88% penduduk Indonesia adalah muslim, sebuah presentase yang tinggi. Ini tidak lepas dari dua sayap besar NU dan Muhammadiyah yang bekerjakeras dalam mengembangkan sebuah Islam yang ramah, dan menerima siapa saja, bahkan yang tidak beriman sekalipun, selama pihak-pihak terkait saling menghormati adanya perbedaan pandangan. Tetapi akhir-akhir ini mulai terlihat kembali seglintir umat beragama yang mulai kehilangan daya nalar, kemudian menghakimi siapa saja yang berbeda pemahaman atau tidak sefaham dengan aliran mereka. Sejarah mencatatkan sudah jutaan darah tertumpah akibat adanya ketidak sepahaman  ideologi. Dunia Islam pun tidak lepas dari kasus-kasus tersebut. Bisa diambil contoh dari  banyaknya kasus kekerasan yang terjadi diakibatkan oleh perbedaan faham dan penafsiran akan teks-teks suci. Jika hanya merasa paling benar tanpa menghukum pihak lain, barangkali tidaklah terlalu berbahaya. Tetapi yang terjadi dewasa ini oknum yang mengatasnamakan Tuhan, lalu menghukum dan bahkan tidak segan untuk membinasakan keyakinan yang berbeda. Mereka percaya bahwa dengan memaksakan pemahaman mereka tentang teks suci termasuk amar ma’ruf nahi munkar.

Di Indonesia individu yang memiliki paham demikian tergabung dalam beberapa ormas bahkan parpol, contohnya HTI dan PKS. Menurut beberapa studi yang pernah dilakukan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan PKS adalah interpretasi  dari Ikhwanul Muslimin, gerakan revolusioner Mesir yang didirikan Hasan al Banna. Terlihat dari pola pengkaderan yang dilakukan dikalangan mahasiswa. Islam model garis keras seperti ini mengincar para intelek muda yang  berpikiran sempit dan memiliki keilmuan agama yang rendah. Kelompok-kelompok ini menggiring kader-kadernya menuju ideologi konservatif dan gemar mengkafir-kafirkan yang tidak sepaham dengan mereka.

Ada teori yang mengatakan bahwa membesarnya gelombang fundamentalisme di Indonesia sebut saja HTI tidak lepas dari bencana perang yang terjadi diberbagai negara muslim, didorong rasa kesetiakawanan terhadap penderitaan yang menimpa saudar-saudaranya di Palestina, Kashmir, Afganistan, dan Iraq. Sehingga memunculkan reaksi untuk membantu dengan cara yang mereka percayai seperti membangun Khilafah Islamiyah  dan menyingkirkan mereka yang tidak sepemikiran. Perasaan solider sebenarnya dimiliki oleh seluruh umat Islam sedunia. Tetapi yang membedakan adalah sikap yang ditunjukkan oleh golongan mayoritas (moderat) yang sejauh mungkin  menghindari kekerasan dan tetap memilih mengibarkan panji-panji perdamaian, sekalipun betul penderitaan umat di kawasan konflik tak tertahankan lagi.

Banyak artikel yang telah terbit menuliskan beberapa tujuan HTI, selain menerapkan syari’at dalam hukum positif di Indonesia mereka juga mempunyai misi terslubung yaitu mendirikan Khilafah Islamiyah di negri ini. Bukankah sebuah ancaman besar bagi NKRI. Dengan adanya syari’at sebagai hukum positif di Indonesia dampak yang akan timbul adalah timbulnya perpecahan, karena bagaimanapun Indonesia bukan hanya milik umat Islam. Toleransi akan keragaman yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita sejak berabad-abad yang termuat dalam Bhineka Tunggal Ika akan hilang begitu saja dengan adanya gerakan semacam ini.

Keadaan semakin diperburuk dengan banyaknya simpatisan HTI yang menduduki kursi parlemen. Secara tidak langsung kader-kader fundamentalis akan menerapkan aturan-aturan yang mendukung mulusnya tujuan mereka. Dimulai dari penetapan perda-perda syari’ah, yang mereka bayangkan dengan penetapan perda-perda syari’ah ini, Tuhan akan meridhoi Indonesia. Hal seperti ini tidak lepas dari miskinnya pengetahuan kelompok fundamentalis tentang peta sosiologis Indonesia yang memang tidak sederhana,  sehingga mereka memilih jalan pintas untuk tegaknya keadilan melelui perda-perda syari’ah. Lucunya kelompok fundamentalis ini anti demokrasi, tetapi mereka memakai lembaga yang demokratis untuk menyalurkan cita-cita politiknya. Terbaca adanya ketidakjujuran dalam berpolitik. Secara teori demokrasi mereka haramkan,  tetapi dalam praktik digunakan demi tercapainya tujuan. Semoga pemerintah dan masyarakat selalu waspada dengan gerakan-gerakan seperti ini. Karena penyebaran mereka yang sistematis dan telah masuk dalam berbagai lini pemerintahan akan sangat membahayakan kesatuan NKRI.         (z-a)

Continue reading →

Spanduk Wayang dan Kedangkalan Berpikir

Spanduk Wayang dan Kedangkalan Berpikir

          Beberapa hari yang lalu netizen dihebohkan dengan beredarnya foto-foto spanduk penolakan terhadap pemutaran wayang kulit. Konon spanduk yang salah satunya bertuliskan “Pemutaran Wayang Kulit Bukan Syariat Islam” adalah bentuk respon dari diselenggarakanya “Pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk” oleh Dulure Djarot dalam  kampanye Basuki-Djarot dalam Pilkada DKI 2017. Sehingga ada spekulasi bahwa pemasang spanduk tersebut dari lawan politik Basuki-Djarot. Tetapi tidak menutup kemungkinan spanduk tersebut sebagai adanya provokasi dan pembenturan antara Islam dengan budaya lokal.

          Perihal pembuat dan pemasang spanduk tersebut netizen cenderung terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama menuding lawan politik sebagai pemasangnya, bahkan sejumlah netizen menuding kelompok-kelompok garis keras seperti FPI sebagi dalangnya. Adapula kubu yang menyebut spanduk-spanduk tersebut sebagai fitnah yang bertujuan mendiskreditkan  kubu lawan. Yang jelas, beredarnya foto-foto spanduk tersebut berpotensi memunculkan konflik horizontal. Apalagi dengan memanasnya situasi politik dalam negri, tidak menampik kemungkinan adanya pihak asing yang memanfaatkan situasi ini untuk memprovokasi. Padahal, ajaran dalam pewayangan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

          Permasalahan ihwal pementasan wayang sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya, pada tahun 2010 di Sukoharjo, Jawa Tengah juga terjadi penolakan pementasan wayang kulit dengan alasan yang sama (bukan budaya Islam). Sebenarnya sikap anti terhadap budaya lokal itu sangat tidak etis, apalagi anti terhadap pagelaran wayang yang sarat akan nilai kebajikan. Selain itu, jika pentas wayang kulit dikaitkan dengan syariat dan budaya Islam sebenarnya wayang kulit memegang peran penting dalam penyebaran agama Islam di negri ini. Khususnya di Jawa, dahulu dalam berdakwah Walisongo  menggunakan media wayang kulit dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman. Nilai keislaman dalam pewayangan dapat dijumpai pada lakon “Dewa Ruci”, dimana Bima ditugaskan Resi Durna untuk mencari “trirta panguripan” agar mendapat kesucian hati dan kesempurnaan hidup. Yang pada akhirnya Bima bertemu dengan Dewa Ruci di samudera dan menemukan trirta panguripan didalam dirinya sendiri. Cerita ini sejalan dengan jalan tasawuf Islam. Seperti yang tertulis dalam karya Jalaluddin Ar Rumi (Fihi Ma Fihi), “yang mengenal dirinya yang mengenal Tuhanya”.     

          Seharusnya, jika muncul berita-berita semacam itu dilakukan klarifikasi terlebih dahulu, karena identitas pemasang spanduk masih sebatas praduga dan belum tentu nama yang terpampang pada spanduk adalah pembuat / pemasang spanduk tersebut. Sebaiknya masyarakat tidak gampang terprovokasi dan selalu bertabayun dalam menanggapi permasalahan, sehingga berita-berita seperti itu tidak menjadikan disintegrasi antar masyarakat. 

(z.a)

Continue reading →

Mempertanyakan MUI

Mempertanyakan MUI

Umat muslim di Indonesia banyak yang lucunya kelewatan, mereka sering mendakwahkan persatuan umat / ukhuwah islamiyah tetapi mereka juga yang paling hobi mengkotak-kotakkan umat. Bahkan tidak jarang mereka yang berbeda madzhab di hukumi sesat dan kafir. Ingatkah tentang Islam yang diajarkan sang guru bangsa?, Islam yang toleran dan moderat kini mulai tergerus, malah seakan-akan pupus akibat kembali  menguatnya sektarianisme agama di Indonesia, khususnya dalam internal umat Islam. Konon Nabi Muhammad SAW sudah pernah memprediksikan bahwa umatnya akan terpecah menjadi banyak golongan dan sekte, yang dikutip dalam hadist terkenal [ sataftariqu ummati ].

MUI sebagai lembaga yang (katanya) menjadi wakil dari umat Islam di Indonesia seharusnya dapat menjadi penengah dalam masalah perbedaan faham tanpa membeda-bedakan madzhab mayoritas maupun minoritas. Tetapi dalam kenyataanya, sering dijumpai fatwa-fatwa yang tidak relevan dengan konteks keagamaan Indonesia yang notabene tidak menganut madzhab tertentu.

 Klaim ortodoksi terhadap salah satu madzhab sering terjadi di lembaga ini. Contohnya, label sesat yang diberikan MUI kepada Ahmadiyah, Wahidiyah maupun Syiah beberapa tahun lalu menjadi bukti bahwa seolah-olah klaim tentang doktri-doktrin kebenaran hanya dimiliki oleh MUI. Indonesia bukanlah negara penganut salah satu madzhab saja, bahkan kemerdekaan berkeyakinan adalah salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. mengabaikan masalah intoleransi terhadap madzhab minoritas,  sama saja dengan mengabaikan konstitusi. Seharusnya lembaga sekelas MUI dapat menengahi masalah seperti ini, bukan malah membuat fatwa yang dapat dimanfaatkan kelompok radikal untuk menindas minoritas.

Buya Hamka pernah mengibaratkan peran MUI itu seperti kue bika. Ibarat kue bika, supaya bisa matang ia harus dipanggang dengan api dari atas dan dari bawah. MUI harus berusaha tidak kepanasan dari atas, juga tidak gosong dari bawah. Itu diperlukan agar menjadi kue bika yang matang. Fatwa MUI seharusnya juga dapat menjembatani antara faham mayoritas dan minoritas, bukanya menabrakkanya. Jika terjadi lagi tindak kekerasan seperti pada Ahmadiyah siapa yang akan bertanggung jawab ?. Sangat memprihatinkan kalau fatwa semacam itu masih terus dipakai dan bahkan disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan tindak kekerasan. Seperti fatwa tentang sesatnya Ahmadiyah tahun 1980, yang mestinya perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan perkembangan yang ada.  Padahal pada hakikatnya pemberian label sesat termasuk hak prerogatif Tuhan. Akibatnya Gus Dur pernah mengusulkan pembubaran atas MUI. Memang perbedaan tidak dapat dipungkiri, tetapi alangkah baiknya dapat menyikapinya sebagai sebuah kekayaan intelektual yang dimiliki para ‘alim pada zamanya.

Kalaupun MUI benar-benar dibubarkan Indonesia akan tetap baik-baik saja. Selama masih ada NU dan Muhammadiyah yang  bersikap moderat dalam menyikapi masalah perselisihan faham. Sehingga tidak hanya ukhuwah islamiyah saja yang kuat, tetapi ukhuwah wathaniyah juga tetap terjaga. (z-a)

                                                        

Continue reading →